Pekanbaru ( jendelariau.id ), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menegaskan bahwa Indonesia berhasil mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) skala besar dalam tujuh tahun terakhir. Keberhasilan tersebut diharapkan dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan pada tahun 2026 melalui kolaborasi lintas sektor.
Suharyanto menjelaskan, sejak kebakaran besar yang terjadi pada 2019, Indonesia menunjukkan perbaikan signifikan dalam pengendalian karhutla. Bahkan pada 2023 yang merupakan tahun fenomena El Nino, Indonesia dinilai mampu mengatasi potensi kebakaran tanpa terjadi karhutla besar seperti sebelumnya.
“Tujuh tahun ini Indonesia sudah bisa membuktikan tidak ada kebakaran besar setelah tahun 2019. Bahkan pada 2023 yang merupakan tahun El Nino, Indonesia juga mampu mengatasinya,” ujar Suharyanto di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Kamis (5/3/2026).
Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari sinergi berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, hingga masyarakat peduli api. Pola penanganan karhutla saat ini dinilai semakin sistematis, cepat, dan terkoordinasi.
Memasuki tahun 2026, BNPB juga mendapat arahan dari Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan agar capaian tersebut dapat terus dipertahankan. Seluruh pihak diminta meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan karhutla di berbagai daerah rawan.
“Tentu saja pada 2026 ini kami semua mendapat arahan dari Menko Polkam agar kondisi ini harus dipertahankan dan kalau bisa ditingkatkan. Kami telah menyiapkan langkah-langkah yang harus dilakukan,” jelasnya.
Suharyanto menekankan bahwa keterpaduan seluruh pihak menjadi kunci utama dalam pengendalian karhutla. Menurutnya, tidak ada satu institusi yang memiliki peran dominan karena seluruh elemen bekerja secara kolaboratif dan sinergis.
BNPB sendiri menetapkan enam provinsi sebagai wilayah prioritas penanganan karhutla berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020. Di wilayah Sumatra meliputi Provinsi Riau, Jambi, dan Sumatra Selatan, sementara di Kalimantan mencakup Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Ia mengungkapkan bahwa hingga Maret 2026, dari enam provinsi prioritas tersebut baru Provinsi Riau yang secara resmi meminta dukungan pemerintah pusat dalam penanganan karhutla.
“Ketika apinya masih kecil, penanganannya dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dan provinsi. Dari enam provinsi prioritas, baru Riau yang sudah meminta bantuan pemerintah pusat per Maret ini,” ungkapnya.
Menindaklanjuti permintaan tersebut, pemerintah pusat telah melakukan sejumlah langkah awal, salah satunya melalui operasi modifikasi cuaca (OMC). Strategi ini dinilai efektif untuk meningkatkan curah hujan ketika masih terdapat potensi awan hujan di wilayah terdampak.
“Kami telah melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Ini paling efektif ketika masih ada potensi pertumbuhan awan hujan sehingga lahan menjadi lebih lembap. Apabila sudah terjadi kebakaran, hujan yang dihasilkan dapat membantu memadamkan api,” terangnya.
Selain itu, di setiap provinsi prioritas juga telah dibentuk satuan tugas darat yang dilengkapi dengan peralatan pemadam kebakaran. BNPB memastikan dukungan peralatan tersebut akan terus ditingkatkan secara bertahap setiap tahun.
Suharyanto menambahkan, apabila curah hujan mulai berkurang akibat memasuki musim kemarau, operasi modifikasi cuaca akan semakin sulit dilakukan. Oleh karena itu, kesiapan satuan tugas darat menjadi faktor penting dalam upaya pencegahan dan penanganan karhutla.
Sementara itu, jika kebakaran terjadi dalam skala besar dan tidak dapat dikendalikan oleh satgas darat maupun melalui operasi modifikasi cuaca, BNPB akan mengerahkan helikopter water bombing untuk melakukan pemadaman dari udara.
“Jika karhutla terjadi sangat besar dan tidak mampu lagi dipadamkan oleh satgas darat serta operasi modifikasi cuaca tidak bisa dilakukan, barulah kami menurunkan helikopter water bombing. Begitulah mekanisme penanganannya,” pungkasnya.
( Red )
