DUMAI ( jendelariau.id ), Pemerintah Kota (Pemko) Dumai, Provinsi Riau, menegaskan komitmennya dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan anggaran publik.
Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan Seminar Interaktif Anti Korupsi bertema “Uang Rakyat Bukan untuk Disalahgunakan” yang diselenggarakan oleh Masyarakat Sipil Anti Korupsi di Kota Dumai, (/1/2026). Kegiatan ini menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dan masyarakat sipil dalam memperkuat transparansi serta akuntabilitas tata kelola pemerintahan.
Wakil Wali Kota Dumai, Sugiyarto, yang hadir dalam kegiatan tersebut menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat merupakan elemen kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Menurutnya, ruang partisipasi publik harus terus dibuka dan diperluas sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.
“Kami selaku Pemerintah Kota Dumai mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya atas terselenggaranya kegiatan ini. Pemerintah sangat mendukung serta memberikan akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk terlibat, karena pada dasarnya masyarakat berhak untuk didengar dan berhak melakukan pengawasan terhadap pengelolaan pemerintahan,” ujar Sugiyarto.
Ia menambahkan, pencegahan korupsi di tingkat daerah tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan kolaborasi yang kuat dengan masyarakat sipil, media, dan seluruh pemangku kepentingan. Dengan pengawasan yang aktif, potensi penyimpangan dalam penggunaan anggaran daerah dapat ditekan sejak dini.
Sugiyarto juga menegaskan bahwa langkah Pemko Dumai tersebut sejalan dengan kebijakan nasional melalui Program Monitoring Center for Prevention (MCP), yang merupakan instrumen penguatan sistem pencegahan korupsi di pemerintah daerah. Program ini menekankan perbaikan tata kelola pemerintahan, transparansi anggaran, serta peningkatan integritas aparatur.
“Melalui MCP, pemerintah daerah terus didorong untuk memperbaiki sistem, bukan hanya menindak setelah terjadi pelanggaran. Pencegahan menjadi kunci utama,” jelasnya.
Melalui sinergi yang berkelanjutan antara pemerintah daerah dan masyarakat sipil, Pemko Dumai berharap pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Seminar interaktif tersebut diikuti oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perangkat daerah, perwakilan BUMD dan BUMN, serta berbagai elemen masyarakat sipil. Kehadiran lintas sektor ini diharapkan mampu memperkuat kolaborasi bersama dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas di Kota Dumai.
( Tim Redaksi )
